Parade Foto Reuni: Stan83 Memang OK

Kata Pak Edi Mulia, 'Stan 83 memang okeh,...'

Parade Foto Reuni: Mix Double

Pak Hendri Tumbur dan Ibu Agnes


Ibu Kumalasari dan Pak Budi Pribadi



Ibu Suwartini dan Bapak Haryanto

Parade Foto Reuni: Darma Pria dan Darma Wanita

Dari kiri ke kanan: Hadiyani, Tri Gamareva, Susilowati


Barisan Darma Wanita: Ibu Susi, Ibu Titik Purwani, Ibu Anne, Ibu Suwartini, Ibu Sustiana dan Ibu Ika


Barisan Darma Pria: Hesthy, Ricky, Ibeth dan Simon


Barisan Darma Wanita lagi : Ibu Nurhayati, Ibu Murni, Ibu Aswinda, Ibu Yohana, dan Ibu Agnes

Parade Foto Reuni: The Threes Musketers

Pak Wawan sedang registrasi


Pak Agus Budiman, Ibu Sustiana dan Pak Rully

Pak Tavip, dan Pak Untung Widodo dan Pak Tri Harsono Syahudoyo

Pak Tri Harsono, Pak Untung dan Pak Catur, MC kita

Pak Diki, Pak Agus Budiman dan Pak Rully Marullah

Parade Foto Reuni: Peninjauan dan Peresmian Gedung

Berpose di depan Masjid BPKP Perwakilan Jakarta.
Absar, Devi Elvino, Setiawan Juliarso, Nofel, Adiyanto, Among, Tri Budi B, Franko, Ustadz Syaikhu, Darmaji, Saladin, dan Edi Mulia

Latihan menjadi pejabat yang sedang tourne ke daerah :-)
Dari kiri ke kanan: Adiyanto, Devi, Nofel (tampak sebagian), Edwin, Darmaji, Franko, Among dan Setiawan.

Parade Foto Reuni: Keluarga Tavip dan Fans

Putra Pak Tavip, ketua panitia reuni, berpose bersama salah seorang fans-nya.


Putra Pak Tavip, meminta fans-nya yang berbaju coklat untuk berfoto bersama ayahnya dan Pak Misbahudin.

Parade Foto Reuni: Poco-poco dance

Edwin menyumbang lagu gratis, didampingi para penari latar yang salah posisi karena bergoyang di depan sang vokalis: Murni, Kumala Sari, EdMul, Yo, dan Susi.

Nah yang ini benar-benar penari latar: Edwin, sang vokalis, Murni, EdMul, Susih dan Yo.


Simak dan tirulah gaya Simon yang penuh penjiwaan. Tampak juga: Yo, Susi dan Adi.

Parade Foto Reuni: Women in White

Nggak tahu apa udah janjian sebelumnya, Ari Bernadet, Rita, Ade Sinaga, Tresnasih 'Ucup' plus Untung Widodo pada pake baju putih.


Kembali women in white minus Untung berpose,...

Parade foto reuni: foto bersama dan ucapan terima kasih

Acara reuni akhirnya ditutup dengan bersalam-salaman, berpelukan dan foto bersama. Sampai bertemu lagi pada acara reuni yang akan datang, yang lebih rame dan heboh,...

Tak lupa juru kunci blog ini mengucapkan terima kasih kepada Presiden SBY :)

Rumah ditawarkan

Berikut disampaikan penawaran dari Bos Darmaji rumah dengan alamat Rafles Hill Blok N9/24 Cluster Stanley. Kayak rumah di luar negeri aja nih Boss, kagak ada pagernye.
Harga penawaran kenapa tidak dibuka Boss? Ayo, kita tunggu siapa dari alumni stan 83 yang akhirnya memiliki rumah ini.

Iwa Karniwa, Kepala Dispenda Cimahi

Masih ingat Iwa Karniwa? Beliau sekarang menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cimahi. Jabatan ini adalah setara dengan eselon II. Pada foto di bawah ini, Iwa adalah pria yang berada di tengah pemain bola 'propesional' , berkemeja putih.
Lebih dari dua puluh tahun yang lalu, si Iwa mungkin hanya sekedar penggembira dari tim sepak bola kelasnya. Sekarang Beliau adalah Ketua Persatuan Sepakbola Cimahi (PSKC). Ketika ditanya wartawan apakah Iwa juga suka juga main bola? "Ah, main bola saya biasa saja. Ada tenaga untuk berlari, tidak ada tenaga untuk menendang bola," ujarnya sambil tertawa.

Sepertinya tidak cukup hanya ngurusin bola, Pak Iwa pun, bersemangat mengurusi angkot bodong yang beroperasi di kotanya.
Dalam beberapa kesempatan bertemu dengannya, Pak Iwa mengharapkan agar terjalin hubungan yang erat (networking) antar sesama eks mahasiswa STAN tahun masuk83.

Pajak yang Business Friendly

Rekan kita Pahala Nainggolan untuk kesekian kalinya menulis artikel mengenai perpajakan. Kali ini pemikirannya bisa kita baca di Harian Bisnis Indonesia edisi Senin 19 Desember 2005 sebagai berikut:

Pajak yang business friendly?

Salah satu konsideran dalam perubahan UU Pajak adalah investasi. Perubahan UU Pajak kali ini mengakomodasi sebanyak mungkin kepentingan bisnis untuk peningkatan investasi.
Kadin sebagai representasi dari dunia bisnis ternyata menolak sebagian dari pokok-pokok perubahan, di antaranya soal wewenang aparat pajak yang terlalu besar, seperti kewenangan untuk menyita rekening, ancaman pidana dan sejenisnya.

Pemerintah pada satu sisi mengklaim sudah mengorbankan potensi penerimaan pajaknya. Pemberian insentif dan penghapusan beberapa jenis pajak dinilai berpotensi menghilangkan penerimaan sebesar Rp35 triliun. Tetapi bagi Kadin hal ini masih belum cukup, belum business friendly.

Asumsi berbeda

Pemerintah berasumsi dengan serangkaian perubahan maka pajak menjadi business friendly. Untuk itu diberikan tarif lebih rendah, penghapusan pajak, insentif dan sebagainya untuk menarik investor. Asumsi ini patut dipertanyakan logika serta validitas empiriknya dengan beberapa alasan.

Pertama, secara natural pajak memang tidak akan pernah sejalan seiring dengan kepentingan dunia bisnis. Sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, tentu pajak akan menambah biaya usaha. Padahal dunia bisnis senantiasa berjalan pada hukum ekonomi. Jadi ide untuk menciptakan sistem pajak yang business friendly adalah terlalu naif.

Kedua, secara empirik penelitian-penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi tidak pernah menunjukkan pajak sebagai faktor utama. Pajak bukanlah determinan yang mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi atau tidak.

Faktor pajak di suatu negara justru merupakan faktor negatif. Artinya, bila aturan pajak memberatkan, maka investasi kemungkinan besar ditolak karena tingginya faktor ketidakpastian (uncertainty). Sebaliknya bila pajak yang berlaku di suatu negara cukup menarik, maka belum tentu investasi dilakukan.

Ketiga, ketika kuesioner dan interview dilakukan kepada para pemegang keputusan investasi tentang aspek perpajakan di dunia berkembang, bukan tarif pajak yang rendah yang menjadi perhatian. Mereka menyebutkan hal-hal yang ada pada tataran praktikal. Hal-hal yang menjadi perhatian adalah administrasi pajak yang mudah sehingga biaya transaksi pajak rendah, tingkat kepastian yang tinggi termasuk grey area yang minimal dan kecepatan proses keberatan dan restitusi.

Perbaikan RUU Pajak

Bila demikian faktanya, pengorbanan pemerintah tentu mubasir. Permintaan dunia bisnis pun tentu tidak perlu dituruti seluruhnya. Kata kunci yang harus dipegang dalam perpajakan adalah implementasi di lapangan yang business friendly, bukan peraturannya. Untuk itu, perbaikan yang perlu dilakukan adalah:

Pertama, administrasi perpajakan yang mudah termasuk substansinya. Saat ini kemudahan baru terbatas pada penyampaian dan pemrosesan laporan. Substansi masih sulit. SPT masih dianggap sebagai dokumen yang sulit untuk diisi oleh orang awam dengan benar dan lengkap.

Pemerintah wajib menyediakan panduan lewat berbagai media. Sebagai perbandingan, IRS (instansi perpajakan AS) pada 2000 menerima pertanyaan via telefon bebas pulsa, surat, kunjungan ke kantor penyuluhan dari 100 Juta wajib pajaknya yang merepresentasikan hampir dari setengah wajib pajak (berbagai jenis pajak di AS).

Kedua, administrasi lebih mudah jika tarif dan tata cara pemotongan pajak bisa sederhana. Selama ini UU yang berlaku memberikan wewenang penentuan tarif dan mekanisme pemungutan final atau tidak final kepada pemerintah. Akibatnya, terdapat puluhan jenis tarif dan masih dibedakan antara final dengan tidak final. Secara spesifik, kekusutan tarif ini terjadi pada pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 dan 23.

Wajib Pajak terbebani dengan keharusan memiliki pengetahuan atas berbagai jenis tarif yang berlaku dan final atau tidaknya pemotongan tadi. Karena kesalahan penerapan tarif akan berujung pada pengenaan denda. Beban wajib pajak ini dapat dihindari dengan pengenaan tarif tunggal lewat UU dan penghapusan mekanisme pajak final.

Ketiga, wewenang aparat pajak yang perlu diseimbangkan terutama dalam hal pemeriksaan pajak. Keseimbangan ini dapat dicapai antara lain dalam penyampaian alasan pemeriksaan serta proses penyampaian keberatan.

Alasan dilakukannya pemeriksaan lapangan tidak pernah diberitahukan spesifik. Padahal per definisi pemeriksaan bertujuan untuk menguji apakah wajib pajak sudah memenuhi kewajibannya dengan benar atau belum.

Pada kenyataannya, karena setiap Kantor Pajak dikenakan target penerimaan, yang kemudian dirinci hingga target penerimaan per KPP, maka pemeriksaan dipakai sebagai alat ampuh untuk pencapaian target. Bukan hal yang aneh jika wajib pajak yang sudah patuh pun diperiksa setiap tahun.

Demikian juga bukan hal yang aneh jika pemeriksaan cenderung terkesan mencari-cari kesalahan belaka. Hal ini terjadi karena penyimpangan dari tujuan pemeriksaan itu sendiri. Dari pengujian pemenuhan kewajiban dibelokkan menjadi sarana pencapaian target penerimaan per kantor.

RUU Pajak harus mengatur mengenai kriteria-kriteria untuk dapat dilakukan pemeriksaan lapangan. Dengan demikian pemeriksaan harus dimulai dari adanya bukti yang menunjukkan bahwa wajib pajak terindikasi tidak memenuhi kewajibannya.

Keberatan atas hasil pemeriksaan juga memakan waktu dan biaya serta tidak diproses oleh pihak independen. Ketika wajib pajak keberatan, maka keberatan diproses oleh KPP Unit yang berbeda dari instansi yang sama.

Dalam hal ini tentu saja independensi dari pihak yang memproses keberatan sangat lemah apalagi jika dikaitkan dengan pemenuhan target penerimaannya. Keputusan menerima atau menolak keberatan maksimal 1 tahun. Namun, keberatan tidak menghilangkan kewajiban untuk membayar nilai hasil pemeriksaan tadi. Bila ditolak, dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Juga unit dibawah instansi yang sama dengan para hakim mayoritas mantan pejabat Ditjen Pajak.

Intinya, keberatan akan diproses dalam waktu lebih dari 1 tahun, oleh personil yang tidak independen serta mengganggu cashflow. Tidak heran jika kemudian wajib pajak memilih berdamai dengan aparat pemeriksa.

RUU Pajak juga harus mereformasi proses keberatan wajib pajak. Masih mengambil contoh IRS, terdapat unit Tax Payer Advocate Service yang merupakan unit pembantu yang menyuarakan pendapat wajib pajak dalam berurusan dengan IRS.

Demikian juga soal kewajiban membayar yang jelas mengganggu kas. RUU dapat mengatur alat lain untuk menjamin penerimaan negara ketika diputuskan banding ditolak. Misalnya dengan mengatur penggunaan aset perusahaan sebagai jaminan yang senilai.

Pemahaman akan pola pikir bisnis dengan demikian penting dalam proses penyusunan RUU Pajak. Bahwa dunia bisnis cenderung menyukai hal yang pasti di masa depan, karena memudahkan perencanaan mereka. Dengan demikian, pajak yang business friendly harus diterjemahkan sebagai aturan yang implementasinya konsisten di lapangan.

Oleh Pahala Nainggolan
Alumnus Magister Manajemen FE Universitas Indonesia, kini mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen FE UI

Ganovar, SE., Ak., MM, CFE

Rekan kita Ganovar, sekarang sudah menjadi pejabat di lingkungan perguruan tinggi. Jabatan beliau tepatnya adalah Ketua Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PBM. Hebat euy !!
PBM adalah singkatan dari Pengembangan Bisnis dan Manajemen, beralamat di Jalan Dewi Sartika Raya, Cililitan.
Kalau masih curious silakan kunjungi website STIE PBM.

Agung Krishartanto, CFE

Awalnya ada sebuah postingan di suatu milis yang saya ikuti yang menyinggung soal CFE. Karena penasaran saya mencoba mendapatkan informasi mengenai CFE ini di internet. Singkat kata, akhirnya saya sampai di situs Association of Certified Fraud Examiners dengan alamat http://www.acfe.com

Ternyata CFE ini adalah semacam gelar profesional bersertifikat, dimana pemegangnya harus mengikuti serangkaian tes dan memenuhi kualifikasi tertentu serta diikat oleh suatu kode etik.
Dari situs tersebut, tercantum pula daftar beberapa orang Indonesia pemegang CFE.
Yang ingin saya sampaikan melalui blog ini adalah, ternyata ada juga rekan angkatan kita pemegang CFE. Dia adalah Agung Krishartanto, CFE. Bahkan dari yang bersangkutan saya memperoleh informasi bahwa ada rekan kita yang lain yang juga mempunyai gelar ini yaitu: Ganovar, CFE dan Ernadhi Sudarmanto, CFE.
Sementara itu, Sdr Absar Jannatin di dalam milis yang saya sebutkan di atas menambahkan informasi sebagai berikut:

Kalu nggak salah nih, CFE itu singkatan dari Certified Fraud Examiner. Nah, orang Indonesia yang pertama mendapat certifikat itu adalah Fraud Afero.
Wass: [abs]

Mengenai Fraud Afero, pasti saudara kita tersebut sedang bercanda, seperti biasanya :-)

Mafia Berkeley dan Kemben Tiffana Dewi (bag. 9)

Kwik Kian Gie vs Mafia Berkeley

Kwik Kian Gie adalah teman seperjuangan yang dekat dengan Megawati. Yang tidak dapat dimengerti oleh banyak orang adalah mengapa Kwik tidak menceriterakan yang diceriterakannya seperti yang dikutip di atas? Mengapa dia membiarkan dirinya dikepung oleh Berkeley Mafia?. Tidak ada orang yang mengetahui dengan persis.
Yang mengetahui agak banyak adalah Soetardjo Soerjoguritno. Dia pernah berceritera bahwa Kwik dan Laksamana dalam rencana tidak masuk dalam kabinet Mega, sehingga yang masuk dalam kabinet dari PDIP hanyalah Prakosa dan Jacob Nuwawea. Entah mengapa, akhirnya nama Kwik dan Laksamana tercantum juga. Tetapi kedudukan Kwik di tempat pinggiran. Ini nampaknya memang grand design dari kekuatan Berkeley Mafia. Di kalangan para diplomat memang beredar informasi bahwa Kwik mulutnya besar, tetapi tidak perlu diperhatikan sama sekali. Dia sama sekali tidak relevan. Dia dipinggirkan oleh presidennya sendiri, dan dia dipinggirkan oleh siapapun juga. Maka jangan membuang-buang waktu berbincang-bincang dengan dia. Biarkanlah berteriak-teriak. Toh tidak ada satupun yang digubris.

Obsesinya terakhir ini adalah obligasi rekap perbankan. Tidak ada yang menggubris.Tetapi dia semakin lama semakin gila, sehingga kalau begini terus dia akan terkena stroke yang buat Berkeley Mafia lebih baik lagi. Entah apa yang pernah diperbuat oleh Kwik terhadap Berkeley Mafia. Mereka sengit betul. Ketika Kwik Menko di kabinet Gus Dur, dia sudah dijepit dan dihina oleh Dewan Ekonomi Nasional yang semuanya Berkeley Mafia. Dalam kabinet Megawati waktu itu, Kwik dijepit oleh Frans Seda yang dalam PDIP mempunyai kedudukan penting karena dianggap mewakili ex Partai Katolik dalam fusi PDIP.

Menkeu Berjaket STAN

Menteri Keuangan Jusuf Anwar mengenakan jaket biru STAN ketika menghadiri MoU antara Bank Mandiri dengan Dirjen Piutang dan Lelang Negara. Di foto kecil sebelah, emblim STAN tidak terlalu tampak. Gambar yang lebih besar dan jelas dapat dilihat di Koran Bisnis Indonesia tanggal 29 November 2005.
Jaket atau jas tersebut diperoleh Menkeu dari Direktur STAN ketika yang bersangkutan memberikan ceramah di Kampus Jurang Mangu beberapa waktu yang lalu.
Apakah Menkeu pernah menjadi mahasiswa STAN?? Tentu saja tidak. Tapi Beliau pernah memberikan kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi kepada mahasiswa STAN pada tahun 1983-84.

Mafia Berkeley dan Kemben Tiffana Dewi (bag. 8)

Gambaran Ekonomi Indonesia menurut Kwik Kian Gie

Bagaimana portretnya ekonomi Indonesia sekarang ini? Kwik Kian Gie menggambarkannya sebagai bahwa: "Negara kita yang kaya akan minyak telah menjadi importir netto minyak untuk kebutuhan bangsa kita. Negara yang dikaruniai dengan hutan yang demikian luas dan lebatnya sehingga menjadikannya negara produsen eksportir kayu terbesar di dunia dihadapkan pada hutan-hutan yang gundul dan dana reboisasi yang praktis nihil karena dikorup. Walaupun telah gundul, masih saja terjadi penebangan liar yang diselundupkan ke luar negeri dengan nilai sekitar 2 milyar dollar AS. Sumber daya mineral kita dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab dengan manfaat terbesar jatuh pada kontraktor asing dan kroni Indonesianya secara individual. Rakyat yang adalah pemilik dari bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memperoleh manfaat yang sangat minimal. Ikan kita dicuri oleh kapal-kapal asing yang nilainya diperkirakan antara 3 sampai 4 milyar dollar AS. Hampir semua produk pertanian diimpor. Pasir kita dicuri dengan nilai yang minimal sekitar 3 milyar dollar AS.

Republik Indonesia yang demikian besarnya dan sudah 57 tahun merdeka dibuat lima kali bertekuk lutut harus membebaskan pulau Batam dari pengenaan pajak pertambahan nilai setiap kali batas waktu untuk diberlakukannya pengenaan PPn sudah mendekat. Kebanyakan orang menganggap bahwa tidak datangnya investor asing menjadi ancaman besar. Sikap yang tidak mencerminkan pikiran yang mandiri. Industri-industri yang kita banggakan hanyalah industri manufaktur yang sifatnya industri tukang jahit dan perakitan yang bekerja atas upah kerja dari para majikan asing dengan laba yang berlipat-lipat ganda dari upah atau maklon yang membuat pemilik industri perakitan dan industri penjahitan itu cukup kaya atas penderitaan kaum buruh Indonesia seperti yang dapat kita saksikan di film "New Rulers of the World" buatan John Pilger.
Pembangunan dibiayai dengan utang luar negeri melalui organisasi yang bernama IGGI/CGI yang penggunaannya diawasi oleh lembaga-lembaga internasional. Sejak tahun 1967 setiap tahunnya pemerintah mengemis utang dari IGGI/CGI sambil dimintai pertanggungan jawab tentang bagaimana dirinya mengurus Indonesia? Anehnya, setiap tahun mereka bangga kalau utang yang diperoleh bertambah. Mereka merasa bangga dapat memberikan pertanggungan jawab kepada IGGI/CGI ketimbang kepada parlemennya sendiri. Utang dipicu terus tanpa kendali sehingga sudah lama pemerintah hanya mampu membayar cicilan utang pokok yang jatuh tempo dengan utang baru atau dengan cara gali lubang tutup lubang. Sementara ini dilakukan terus, sejak tahun 1999 kita sudah tidak mampu membayar cicilan pokok yang jatuh tempo. Maka dimintalah penjadwalan kembali. Hal yang sama diulangi di tahun 2000 dan 2002. Kali ini pembayaran bunganya juga sudah tidak sanggup dibayar sehingga juga harus ditunda pembayarannya. Jumlahnya ditambahkan pada utang pokok yang dengan sendirinya juga menggelembung yang mengandung kewajiban pembayaran bunga oleh pemerintah.

Bank-bank dalam negeri digerogoti oleh para pemiliknya sendiri. Bank yang kalah clearing dan harus diskors diselamatkan oleh Bank Indonesia dengan menciptakan apa yang dinamakan fasilitas diskonto. Setelah itu masih kalah clearing lagi, dan diselamatkan lagi dengan fasilitas diskonto ke II. Uang masyarakat yang dipercayakan kepada bank-bank dalam negeri dipakai sendiri oleh para pemilik bank untuk mendanai pembentukan konglomerat sambil melakukan mark up. Pelanggaran Legal Lending Limit dilanggar selama bertahun-tahun dalam jumlah yang menghancurkan banknya dengan perlindungan oleh Bank Indonesia sendiri. Maka ketika krisis ekonomi melanda Indonesia di akhir tahun 1997, terkuaklah betapa bank sudah hancur lebur. Kepercayaan masyarakat menurun drastis. Rupiah melemah dari Rp. 2.400 per dollar menjadi Rp. 16.000 per dollar.
Dalam kondisi yang seperti ini Indonesia yang anggota IMF dan patuh membayar iurannya menggunakan haknya untuk minta bantuan. Kita mengetahui bahwa paket bantuan dari IMF disertai dengan conditionalities yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Namun tidak kita perkirakan semula bahwa isinya demikian tidak masuk akal dan demikian menekan serta merugikannya. Juga tidak kita perkirakan pada awalnya bahwa kehadiran IMF di Indonesia menjadikan semua lembagai internasional seperti CGI, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia bersatu padu dalam sikap dan persyaratan di bawah komando IMF. IMF mensyaratkan bahwa pemerintah melaksanakan kebijakan dan program yang ditentukan olehnya, yang dituangkan dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP) atau lebih memasyarakat dengan nama Letter of Intent atau LOI. Bank Dunia setiap tahunnya juga menyusun apa yang dinamakan Country Strategy Report tentang Indonesia yang harus dilaksanakan kalau tidak mau diisolasi oleh negara-negara CGI yang sampai sekarang setiap tahun memberikan pinjaman kepada Indonesia. Justru karena jumlah utang keseluruhannya sudah melampaui batas-batas kepantasan dan prinsip kesinambungan, untuk sementara dan entah sampai kapan kita tidak dapat hidup tanpa berutang terus setiap tahunnya kalau kita tidak mau bahwa puluhan juta anak miskin kekurangan gizi dan putus sekolah.
Kalau kita baca setiap LOI dan setiap Country Strategy Report serta setiap keikut-sertaan lembaga-lembaga internasional dalam perumusan kebijakan pemerintah, kita tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwa yang memerintah Indonesia sudah bukan pemerintah Indonesia sendiri. Jelas sekali bahwa kita sudah lama merdeka secara politik, tetapi sudah kehilangan kedaulatan dan kemandirian dalam mengatur dirisendiri." Demikian paparan Kwik.

Mafia Berkeley dan Kemben Tiffana Dewi (bag. 7)

IMF dan Krisis Ekonomi

Tidak mampu membayar sehingga bank-bank hancur. IMFmemaksa merekap dengan obligasi pemerintah. Utang luar negeri yang tadinya ditabukan selama 32 tahun mendadak dipaksakan oleh IMF sampai mendadak sontak nilainya menjadi sama besarnya dengan jumlah utang luar negeri. Dalam kondisi seperti ini, keuangan negara hancur lebur. Anggaran negara hanya dapat dibuat kalau ada utang dari luar negeri maupun dalam negeri. Utang dalam negeri ada batasnya. Maka ketergantungan pada utang luar negeri untuk jangka waktu yang sangat panjang kedepannya akan menjadi mutlak. Kekuatan asing selalu menyediakan uangnya. Tetapi kali ini yang menyusun APBN sudah mereka setujui 100 %. Dan setiap tahun kekuatan asing memberikan utang secukupnya asalkan RI membuka pintunya untuk pertambangan dengan syarat yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Tahun berikutnya RI harus membuka jasa untuk asing, sehingga profesional asing harus boleh berpraktek di sini. Tahun berikutnya lagi pelabuhan laut, pelabuhan udara, semua industri vital harus diprivatisasi dan dibeli oleh asing. Dalam trend seperti ini, para ekonom anggota Berkeley Mafia dan para ekonom yang bangga dekat dengan orang-orang bule menyediakan diri untuk menjadi pesuruh-pesuruhnya.

Mafia Berkeley dan Kemben Tiffana Dewi (bag. 6)

Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Utang

Ekonomi dipompa dengan daya beli yang tidak berasal dari daya beli rakyat yang diraup melalui pajak. Jelas ada pajak, tetapi sebagian besar dipakai untuk pembiayaan rutin. Jadi utang luar negeri adalah dana segar yang tanpa meraup dari rakyat diinjeksikan ke dalam perekonomian melalui pembangunan besar-besaran oleh pemerintah. Kegiatan ekonomi utama adalah pemerintah. Dengan daya beli yang meningkat konsumi meningkat, produksi meningkat, investasi meningkat dan seterusnya, sehingga selama Orde Baru pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 % selama periode yang panjang itu. Menakjubkan.

Tetapi utangnya juga meningkat terus. Investasi yang melebihi tabungan dan karena itu dibiayai oleh utang luar negeri selalu mengakibatkan defisit dari transaksi berjalan. Maka transaksi berjalan selalu defisit. Kekurangan cadangan devisa ditutup dengan masuknya modal asing. Jadi defisit dalam current account ditutup dengan masuknya modal dalam capital account. Ini boleh-boleh saja kalau mengerti batasnya, atau kalau negara stabil terus sehingga kemungkinan larinya modal asing nihil. Para teknokrat itu nampaknya tidak mengerti. Utang luar negeri setiap tahun ditambah terus. Maka kemungkinan melakukan pembayaran dari perolehan devisa dari surplus ekspor minus impor negatif.
Dengan sendirinya ukuran tentang kemampuan membayar utang luar negeri yang dinyatakan dalam perbandingan antara perolehan devisa dan pembayarannya dinyatakan dengan istilah debt service ratio. Ini adalah perbandingan antara perolehan devisa dengan yang harus dipakai untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo. Ukuran yang dianggap aman secara internasional adalah 20 %. Tetapi ketika angkanya sudah jauh melampui 20 %, para ekonom Berkeley Mafia itu berganti ukuran, yaitu jumlah utang luar negeri dinyatakan dalam persen dari PDB. Karuan saja terus menurun tajam. Berkeley Mafia selalu main-main dengan trik-trik yang sifatnya mengelabui rakyat. Apakah mereka sengaja jahat? Saya kira tidak. Mereka hanya bodoh saja, dan eksistensinya tergantung pada kekuatan asing yang terorganisir rapi. Ada CGI, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, IMF, Paris Club, London Club. Kesemuanya ini bersatu mengepung ekonomi Indonesia.
Namun Berkeley Mafia dengan segala senang hati menyediakan diri. Mereka bahkan menguasai Soeharto dengan cara selalu menyuruh kekuatan asing ini yang berbicara keras dan menakut-nakuti pak Harto. Karena pak Harto dasarnya memang tidak tahu tentang ekonomi, dia nurut saja. Apalagi karena di bawah pimpinannya RI mengalami booming ekonomi yang disebut sebagai macan Asia dan keajaiban ekonomi. Sebutan ini juga diciptakan oleh kekuatan asing yang meninabobokkan Indonesia terhadap bahaya utang luar negeri. Seperti dikatakan tadi, bahayanya adalah kalau terjadi keguncangan kepercayaan, modal yang demikian besarnya ditanam di Indonesia lari mendadak. Nilai rupiah ambruk. Kredit dalam valuta asing yang juga sengaja dibuat liberal tanpa kendali banyak yang ditanam dalam saham-saham, bukan FDI. Maka larilah modal itu, ambruk nilai rupiah dan hancur berantakan perbankannya.
Kekuatan asing lihai. Memang ini yang diinginkan supaya Indonesia tidak mampu membayar utangnya, sehingga terpaksa minta penundaan pembayarannya. Penundaan pembayaran ini prosesnya sulit, yaitu melalui Paris Club. Indonesia dalam zaman reformasi saja sudah tiga kali minta pengunduran pembayaran utang karena tidak mampu. Selalu diberi, tetapi bunganya tidak boleh. Hanya dalam penjadwalan terakhir bunganyapun ditunda pembayarannya. Tetapi tidak dihapus. Bunganya menjadi tambahan dari utang pokok, sehingga utangnya menggelembung. Setelah modal luar negeri lari seperti yang digambarkan tadi, dampaknya adalah hancur leburnya nilai rupiah. Banyak utang luar negeri membengkak dalam rupiah.

Mafia Berkeley dan Kemben Tiffana Dewi (bag. 5)

Strategi Ekonom Berkeley

Lanjut ceritanya, setelah Soeharto mengambil kekuasaan dan kabinet terbentuk dengan menteri-menteri ekonomi yang semuanya Berkeley Mafia, mereka di tahun 1967 langsung mengadakan konferensi di Jenewa yang dipimpin oleh dua dari triumvirat Orde Baru, yaitu Sri Sultan Hamengkubowono IX dan Adam Malik. Mereka ini figur-figur politiknya, tetapi tidak mengerti apa-apa tentang ekonomi. Para teknokrat ekonominya adalah Berkeley Mafia itu. Salah seorang terpenting ketika itu adalah Moh. Sadli, karena dia menteri investasi. Di Jenewa itu mereka berunding dengan captains of industries Barat, terutama Amerika Serikat. Pimpinan mereka ketika itu adalah David Rockeffeler. Isinya adalah paket penjualan negara kepada para investor barat. Mereka dengan para akhli ekonom mereka yang mendikte secara persis apa semua yang harus dilakukan oleh Indonesia. Modalnya disediakan oleh banyak negara barat yang bergabung dalam CGGI. Sampai sekarang eksistensinya masih kokoh. Namanya yang berubah menjadi CGI.
Perlu diketahui, utang luar negeri yang diwariskan oleh Soekarno hanyalah US $ 2 milyar. Mestinya IGGI dengan sangat mudah mau menghapusnya, seperti ketika Jerman yang baru bangkit dari kehancuran seusai Perang Dunia II, misalnya, pernah memperoleh keringanan berupa penghapusan 50 persen utang luar negerinya. Yang menarik, "Model Jerman" ini yang juga diterapkan untuk membantu Indonesia lewat perundingan yang melibatkan Pemerintah RI, negara-negara kreditor dari Club of Paris, dan pencetus "Model Jerman", Josef Abs, di Paris tahun 1970.

Penghapusan utang "Model Jerman" yang pernah diterapkan pada Indonesia itu pernah diusulkan sebagai model acuan dalam mengatasi krisis utang luar negeri negara-negara berkembang. Tetapi itu tidak pernah terlaksana. Yang dilakukan adalah penundaan pembayarannya dengan kewajiban pembayaran bunga masih tetap. Mengapa? Supaya merasa utang budi dan supaya Indonesia tidak akan bisa keluar dari ketergantungan. Maka bukan hanya yang $ 2 milyar ini yang dijadwal ulang, tetapi diberi utang baru berapa saja setiap tahunnya supaya langsung terlihat ekonominya beres dibawah pengelolaan Berkeley Mafia. Sejak itu sampai sekarang setiap tahunnya Indonesia berutang kepada IGGI/CGI yang jumlahnya setiap tahunnya naik.